JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Pembahasan Kajian Penetapan Status Siaga Darurat Menghadapi Dampak Musim Kemarau di Gedung Pusdalops BPBD Kabupaten Jembrana, Kamis (3/9/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa, beserta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana I Putu Agus Artana Putra, hadir serta Kepala Polres Jembrana atau yang mewakili, Komandan Kodim 1617/Jembrana atau yang mewakili, Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Jembrana Stasiun Klimatologi Kelas II Bali Kabupaten Jembrana, instansi teknis terkait, hingga jajaran pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Tim Analis Kebencanaan BPBD, puncak musim kemarau saat ini telah memicu penurunan signifikan pada debit pasokan air bersih. Kondisi tersebut mulai berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan domestik warga serta sektor pertanian di wilayah Kabupaten Jembrana.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pemetaan yang dilakukan Tim Analis BPBD di 51 desa/kelurahan dari 5 kecamatan, data tingkat kerawanan wilayah dikelompokkan dalam tiga tingkatan prioritas:
Prioritas 1 (Krisis): Meliputi 8 banjar dengan jumlah terdampak 1.033 KK (1.158 jiwa).
Prioritas 2 (Siaga): Meliputi 6 banjar dengan jumlah terdampak 356 KK (168 jiwa).
Prioritas 3 (Waspada): Meliputi 12 banjar dengan jumlah terdampak 302 KK (180 jiwa).
Pengelompokan skala prioritas ini disusun untuk mengoptimalkan distribusi logistik air bersih, mulai dari alokasi armada truk tangki hingga penempatan sarana tandon air darurat berkapasitas 1.000 hingga 2.000 liter di titik-titik krusial.
Sementara itu, pemetaan kawasan menunjukkan bahwa zona merah rawan kekeringan didominasi oleh kawasan utara Jembrana akibat kontur geografisnya yang berada di dataran tinggi. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi Desa Penyaringan, Kelurahan Pendem, serta sejumlah lokasi lain yang memiliki riwayat krisis air pada musim kemarau sebelumnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, agar seluruh pemangku kepentingan dapat merespons potensi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
BPBD menghimbau masyarakat yang mulai mengalami kesulitan pemenuhan air bersih untuk segera berkoordinasi dan melapor melalui pemerintah desa setempat agar penyaluran bantuan armada air dapat segera didistribusikan secara tepat sasaran.
