Jembrana - Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di musim penghujan, jajaran Polres Jembrana bersama unsur TNI, BPBD, Basarnas, PMI, dan instansi terkait menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, yang dilaksanakan di Halaman Belakang GOR Krisna Jvara Jembrana yang dilaksanakan pada Rabu, 5 November 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kapolres Jembrana yang sekaligus membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Apel ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T, forkopimda Kabupaten Jembrana, kepala OPD Kab. Jembrana serta undangan lainnya.
Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan bahwa apel kesiapan merupakan bentuk pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan seluruh unsur yang terlibat siap bergerak secara sigap, cepat, dan tepat demi menjamin keselamatan masyarakat.
Kapolri menegaskan, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia karena letaknya di kawasan Ring of Fire. Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana, di antaranya banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, tanah longsor, dan gempa bumi, yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, dan dampak sosial ekonomi luas.
Sementara itu, BMKG melaporkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncak curah hujan diprediksi terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Fenomena La Nina juga diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026, yang meski dalam kategori lemah, tetap perlu diwaspadai karena meningkatkan curah hujan di wilayah selatan Indonesia.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kapolri menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dari seluruh unsur TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, serta masyarakat dalam membangun sistem tanggap darurat yang efektif. “Sinergisitas dan kolaborasi yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana, sehingga dapat menekan dampak dan kerentanan masyarakat,” tegas Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan delapan poin penekanan untuk menjadi pedoman jajaran di lapangan, meliputi:
1. Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan.
2. Memberikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.
3. Memastikan kesiapan personel, sarpras, dan logistik tanggap darurat.
4. Melaksanakan simulasi tanggap darurat secara rutin.
5. Mengedepankan kecepatan dan ketepatan respons saat bencana terjadi.
6. Menjalankan tugas kemanusiaan dengan empati, humanis, dan profesional.
7. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan seluruh stakeholder terkait.
Dalam amanatnya, Kapolri juga mengutip pernyataan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam. “Negara harus selalu hadir dalam setiap situasi, terutama di masa sulit. Tugas ini bukan sekadar tanggung jawab formal, melainkan panggilan moral dan wujud pengabdian terhadap kemanusiaan,” ujar Kapolri.
Di akhir amanatnya, Kapolri mengajak seluruh peserta apel untuk melaksanakan tugas dengan semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, serta keselamatan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.