JEMBRANA - Guna memastikan kelancaran program pembangunan dan pelayanan masyarakat, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Rapat yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat se-Kabupaten Jembrana ini membahas berbagai isu strategis dan langkah taktis untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam arahannya, Bupati Jembrana menekankan beberapa poin krusial kepada instansi terkait. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bupati menyoroti tindak lanjut terkait menurunnya anggaran dana pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bupati menginstruksikan agar hal tersebut segera diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. "Harus ada langkah penyelarasan dengan pusat. Selain itu, ciptakan program-program pelatihan kerja yang baru dan inovatif, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serapan industri saat ini," tegas Bupati.
Perhatian serius juga diberikan pada sektor pendidikan. Kepada Dinas Pendidikan, Bupati menginstruksikan percepatan realisasi program Sekolah Rakyat dan tindak lanjut keberadaan Sekolah Agama Hindu yang berlokasi di Desa Penyaringan. Tidak hanya itu, Bupati juga menyoroti krisis tenaga pengajar di Kabupaten Jembrana. "Saat ini terjadi kekurangan sebanyak 254 tenaga pendidik. Masalah ini harus segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi konkretnya agar proses belajar mengajar tidak terganggu," instruksinya.
Lebih lanjut, Bupati meminta atensi khusus dari Kepala Bappeda beserta seluruh Camat se-Kabupaten Jembrana terkait pengawalan Proyek Strategis Nasional yang ada di daerah. Sinergi di tingkat bawah dinilai sangat penting agar proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jembrana.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi pembahasan. Bupati meminta jajarannya untuk segera melaksanakan kajian mendalam terkait operasional koperasi tersebut. "Lakukan kajian yang komprehensif agar pengelolaannya tidak beririsan atau berbenturan antara kepentingan daerah dan pusat. Tentunya dengan tetap melihat dan mengedepankan aspek bisnis serta peningkatan perekonomian masyarakat," paparnya.