Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD PPPA PPKB).
Dalam upaya mewujudkan tata kelola
pembangunan yang adil, efektif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Pemahaman tentang Gender, Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Kegiatan ini berlangsung secara intensif di Ruang Rapat Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) pada Selasa (17/11/2026).
Yang di pimpin langsung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Beserta Kepala Dinas PMD PPPA PPKB
Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan daerah hingga ke tingkat desa.
Alur Logis: Dari Pemahaman Gender Menuju Anggaran yang Tepat Sasaran Dalam pemaparan materi, ditekankan bahwa terdapat alur logis yang saling berkaitan antara konsep dasar Gender, strategi PUG, dan implementasi PPRG:
1. Gender: Mengakui adanya perbedaan peran, fungsi, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial.
2. Pengarusutamaan Gender (PUG): Menjadi strategi utama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dalam pembangunan.
3. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG): Merupakan bukti nyata dari penerapan PUG ke dalam dokumen anggaran. PPRG memastikan bahwa alokasi anggaran publik mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki secara adil, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran dan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind).
Transformasi Kelembagaan PUG: Dari 7 Elemen Menjadi 3 Prasyarat Utama Pelatihan ini juga menyoroti pembaruan kebijakan revitalisasi kelembagaan PUG sesuai pedoman terbaru. Jika sebelumnya pelembagaan PUG bertumpu pada 7 (tujuh) elemen terpisah, kini diintegrasikan dan disederhanakan menjadi 3 (tiga) prasyarat utama agar lebih efektif dan aplikatif, yakni:
1. Landasan Hukum: Kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar kuat pelaksanaan PUG.
2. Kelembagaan (SDM dan Pokja): Dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta kelompok kerja (Pokja) PUG yang aktif.
3. Data Terpilah: Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pijakan utama dalam perencanaan,pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program.
Bedah Studi Kasus dan Praktik Penyusunan GAP serta GAB Tidak hanya berfokus pada teori, para peserta juga diajak membedah sejumlah studi kasus nyata di daerah, mulai dari kesenjangan akses pendidikan jenjang SMA bagi anak perempuan, pemberdayaan pelaku UMKM perempuan yang mayoritas masih berada di skala mikro (sekitar 80% dengan keterbatasan akses permodalan dan legalitas), hingga penanggulangan kemiskinan pada kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga.
Melalui diskusi kelompok, peserta mempraktikkan langsung penggunaan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) 4 Langkah (menentukan isu gender strategis, mengidentifikasi faktor penyebab, menyusun rencana aksi, dan memetakan unit kerja terkait) hingga menyusun draf Gender Action Budget (GAB).
Langkah ini memastikan bahwa setiap rencana aksi—seperti pemberian beasiswa afirmasi, kampanye pencegahan perkawinan anak, pelatihan literasi digital bagi UMKM perempuan, hingga penguatan program desa peduli pendidikan—benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja, RKPD, RKA, hingga APBDes).
Melalui pelatihan ini, diharapkan sinergi antar-Perangkat Daerah, pemerintah desa, serta kader TP PKK semakin solid dalam mengawal anggaran pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga berdampak nyata bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.