JEMBRANA — Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (19/11/2026). Pembahasan ini dilakukan untuk menyempurnakan regulasi pemberian TPP agar lebih efektif, proporsional, dan akuntabel sekaligus menjawab tuntutan reformasi birokrasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat dipimpin oleh Asisten III Setda Kabupaten Jembrana dan dihadiri perwakilan Bagian Hukum yang memfasilitasi kegiatan, Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan selaku unsur kesekretariatan/OPD pemrakarsa, pimpinan maupun perwakilan Perangkat Daerah—termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas, Kabag Pemerintahan, dan Kabag Bappeda—serta Tim Pembahas Peraturan Perundang-undangan dan Tim Pelaksana TPP ASN.
Dalam arahannya, Asisten III menyampaikan bahwa evaluasi regulasi TPP ini merupakan arahan pimpinan agar pemberian TPP tidak sekadar dimaknai sebagai hak mutlak, melainkan penghargaan atas kinerja yang selaras dengan aspirasi pimpinan dan kesejahteraan pegawai. Setelah melakukan studi tiru ke Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Badung, tim merumuskan penambahan penilaian indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai penyeimbang kinerja individu yang dievaluasi setiap triwulan.
Terdapat lima indikator rapor Perangkat Daerah yang disusun, yaitu perencanaan dan pelaporan (dinilai Bappeda), tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/BPKP/BPK (dinilai Inspektorat), inovasi dan pelayanan publik termasuk publikasi program kegiatan (dinilai Brida dan Dinas Kominfo), SAKIP/akuntabilitas kinerja perangkat daerah (dinilai Bagian Organisasi dan BKPSDM), serta tata kelola keuangan meliputi pengadaan barang/jasa, penggunaan KKPD, dan pelaporan keuangan (dinilai BPKAD dan PBJ). Indikator tersebut telah diuji coba pada lima OPD sampel—yakni Dispora, Dinas PUPR, Setda, Bappeda, dan BKPSDM—dengan hasil yang berjalan baik.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan memaparkan bahwa penyusunan Ranperbup ini menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 dengan ketentuan pusat, termasuk Kepmendagri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024. Pemberian TPP di Kabupaten Jembrana mempertimbangkan lima kriteria—beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi khusus untuk Sekretaris Daerah, serta pertimbangan objektif lainnya—dengan rumus perhitungan basic TPP mengacu pada basic TPPPK per kelas jabatan yang dikalikan indeks kapasitas fiskal, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam draf pasal yang dibahas, perhitungan TPP bulanan didasarkan pada bobot produktivitas kerja sebesar 70 persen dan disiplin kerja sebesar 30 persen, dengan pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (khusus Desember dibayarkan pada bulan berjalan). Pembayaran pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember juga disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah per triwulan, di mana kategori A (90,00–100,00) dan kategori B (80,00–89,99) tidak dikenakan pengurangan, sedangkan kategori C (70,00–79,99) dipotong 5 persen, kategori D (60,00–69,99) dipotong 15 persen, dan kategori DD (di bawah 60,00) dipotong 20 persen.
Selain itu, draf juga mengatur sejumlah ketentuan teknis lain, di antaranya tambahan TPP sebesar 20 persen bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. paling singkat satu bulan hari kerja, penyesuaian mutasi/rotasi dengan batas tanggal 15, ketentuan bagi CPNS (80 persen) dan PPPK dengan masa pengabdian minimal satu tahun sesuai Keputusan Bupati, pembayaran TPP bagi ahli waris ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan, penanggungan PPh oleh Pemerintah Daerah, pembiayaan melalui APBD Kabupaten Jembrana, serta ketentuan pengurangan TPP bagi pelanggaran disiplin, kewajiban LHKPN/LHKASN/gratifikasi/TPTGR/BMD, maupun ketidakhadiran/apel.
Ke depan, penilaian e-kinerja individu juga direncanakan berbasis aktivitas terukur waktu melalui aplikasi yang disusun Dinas Kominfo dan disinergikan dengan E-Kinerja BKN. Penyempurnaan Ranperbup ini ditargetkan rampung untuk disahkan menjelang akhir Desember 2026 dan mulai diberlakukan pada tahun 2027.