JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, Senin (14/9/2026). Kegiatan yang berlangsung dari Executive Room Kantor Bupati Jembrana tersebut dirangkaikan dengan pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Rakor tingkat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Jembrana bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.
Perangkat daerah yang mengikuti rakor antara lain yang membidangi urusan koperasi dan UKM, pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, perencanaan pembangunan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pengendalian harga pangan, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga membahas verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Proses tersebut diarahkan untuk memastikan data, kelembagaan, dan tata kelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan berjalan dengan baik.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat desa, dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan SKB Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam menciptakan ruang yang mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat upaya perlindungan terhadap anak.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Jembrana untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, memperkuat perekonomian masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.
