JEMBRANA — Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah strategis guna mendongkrak kualitas birokrasi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pada hari Senin, 14 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana, diselenggarakan kegiatan resmi berupa sosialisasi mendalam mengenai kebijakan umum penerapan penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara penting ini dihadiri oleh para Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda di lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pertemuan ini diinisiasi untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Dalam pemaparan utama yang disampaikan pada forum tersebut, ditekankan bahwa mekanisme penilaian kinerja dasar secara umum tetap berjalan secara konsisten setiap bulannya. Kendati demikian, terdapat penyesuaian khusus pada periode triwulanan yang mencakup faktor-faktor penyesuaian baru berdasarkan kinerja OPD. Tim internal yang terdiri dari unsur pembinaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tim penilai laporan OPD telah merumuskan lima indikator utama yang menjadi fokus evaluasi ke depan. Salah satu poin krusial yang dibahas secara mendalam adalah implementasi dalam sektor tata kelola keuangan, yang meliputi: Penyampaian laporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara tepat waktu dan akurat, Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna mendorong digitalisasi keuangan daerah yang lebih efektif dan transparan, Peningkatan ketepatan indeks pencatatan belanja agar selaras sepenuhnya dengan LRA, Pelaksanaan rekonsiliasi aset secara berkala guna memastikan tertib administrasi barang milik daerah.
Selain aspek administratif keuangan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan indeks inovasi daerah. Setiap OPD didorong untuk melahirkan dan mengembangkan inovasi-inovasi kreatif di unit kerja masing-masing guna mendongkrak nilai rapor kinerja secara keseluruhan. Transformasi sistem penilaian ini membawa angin segar bagi iklim kerja birokrasi. Jika pada periode sebelumnya penilaian TPP cenderung bertumpu pada evaluasi kinerja individu pegawai secara parsial, maka dengan adanya sistem laporan OPD yang baru ini, terdapat integrasi penilaian yang bersifat kolektif yang Artinya, apabila indikator kinerja pada suatu OPD mengalami penurunan, hal tersebut akan berdampak langsung terhadap evaluasi dan pencapaian seluruh pegawai di unit kerja tersebut pada setiap triwulannya. Sebaliknya, bulan-bulan berjalan lainnya tetap mengacu pada mekanisme penilaian operasional harian yang berlaku.
Menutup sesi sosialisasi tersebut, ditekankan pula pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi lintas sektor demi menggenjot prestasi kinerja instansi. Sekretaris daerah beserta jajaran pimpinan berharap seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan pedoman teknis yang telah dijabarkan dengan penuh tanggung jawab.
Sebagai langkah teknis lanjutan, sekretariat instansi terkait bersama para petugas fungsional penilai akan segera mengundang seluruh sekretaris OPD untuk mengikuti sesi bimbingan teknis lebih mendetail. Sesi lanjutan ini akan membedah secara teknis mengenai indikator wajib yang harus dipenuhi, mekanisme pengisian templat pelaporan, hingga tata cara penilaian akhir.
