Pemerintahan 27 Jul 2026

Pemkab Jembrana Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Dukung Kelancaran Distribusi BBM serta Program 3 Juta Rumah

A

Oleh Administrator

2 Menit Baca
Pemkab Jembrana Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Dukung Kelancaran Distribusi BBM serta Program 3 Juta Rumah

"Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan, menjaga kelancaran distribusi bahan pangan dan BBM, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk pembangunan 3 juta rumah, di wilayah Kabupaten Jembrana."

JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (27/7/2026), bertempat di Executive Room Pemkab Jembrana.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diikuti oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2026. Selain itu, rakor juga membahas upaya memastikan kelancaran distribusi BBM serta mengevaluasi komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program nasional pembangunan 3 juta rumah.

Dalam pembahasan pengendalian inflasi, turut disoroti perkembangan inflasi dan deflasi secara bulanan serta sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap perubahan harga. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, beras, hingga tarif angkutan udara.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai wilayah. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan IPH di atas 2 persen, sementara beberapa daerah lainnya mengalami IPH negatif atau penurunan. Komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan di daerah.

Dalam rakor tersebut juga dibahas rencana strategis Kementerian Pertanian bersama Bulog dalam pengembangan penyaluran beras SPHP menjadi beras premium dengan kemasan dan kualitas yang lebih menarik melalui produk yang dijuluki "Beras Kita". Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk beras yang tersedia.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, dengan mengacu pada keberhasilan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan, menjaga kelancaran distribusi bahan pangan dan BBM, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk pembangunan 3 juta rumah, di wilayah Kabupaten Jembrana.

Galeri Foto