JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kamis (11/6/2026), bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Jimbarwana.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik di era digital yang terus berkembang. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi menuntut pemerintah untuk menghadirkan komunikasi yang lebih cepat, interaktif, relevan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala BRIDA Kabupaten Jembrana Ida Bagus Ketut Budi Aryana, S.T., bersama Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Cipta Wahyudi, S.Kom., M.Eng., M.Si. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari akademisi yaitu Dosen Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom., M.Pd., serta Tenaga Ahli Teknis Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Jembrana, I Komang Wena Wahyudi.
Sebanyak 80 peserta yang terdiri atas Kasubbag Umum dan admin media sosial Organisasi Perangkat Daerah serta kecamatan se-Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan tersebut. Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi pengelolaan media sosial pemerintah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan disampaikan bahwa paradigma komunikasi pemerintah telah bergeser dari pola publikasi satu arah menuju komunikasi dua arah yang lebih interaktif melalui berbagai platform media sosial. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah didorong menerapkan lima prinsip komunikasi adaptif, yakni Mobile First, Video First, Human First, Story First, dan Community First.
Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai pentingnya penyusunan konten yang berorientasi pada manfaat masyarakat dengan komposisi ideal 80 persen konten layanan publik dan manfaat langsung bagi masyarakat serta 20 persen konten seremonial. Pendekatan storytelling kebijakan juga menjadi salah satu fokus pembahasan, dengan menekankan penyampaian informasi melalui alur masalah, solusi, dampak, dan harapan agar pesan pemerintah lebih mudah dipahami masyarakat.
Rapat koordinasi juga menekankan pentingnya pembentukan struktur pengelolaan media sosial pada masing-masing perangkat daerah yang terdiri atas penanggung jawab, koordinator, dan tim operasional guna memastikan pengelolaan media sosial berjalan lebih terarah dan profesional.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana akan terus berperan sebagai koordinator utama dalam menjaga standar komunikasi, branding, serta keseragaman narasi antar perangkat daerah. Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini antara lain penguatan Forum Admin Media Sosial OPD Kabupaten Jembrana yang telah terbentuk melalui SK Admin Media Sosial dan Website serta grup koordinasi yang melibatkan OPD, kecamatan, desa, dan kelurahan.
Selain itu, disepakati pula penyusunan kalender konten terpadu antar perangkat daerah, pengembangan bank aset digital bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta penerapan standar komunikasi digital yang seragam di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antar perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Jembrana optimistis media sosial pemerintah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang lebih efektif, responsif, dan mampu menghadirkan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi masyarakat.
