Pemkab Jembrana Tetapkan Langkah Strategis Percepatan Pembangunan, Fokus pada Optimalisasi PAD dan Ketahanan Pangan
Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah langkah strategis yang difokuskan pada penguatan pendapatan daerah, transformasi digital, ketahanan pangan, penataan lingkungan hidup, hingga solusi infrastruktur kesehatan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jembrana bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, pada Selasa (12/5/2026) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja sekaligus proyeksi program prioritas daerah ke depan.
Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, pemerintah akan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor Pajak Air Tanah serta Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Langkah ini ditindaklanjuti dengan penguatan peran petugas pemungut PAD yang akan lebih dioptimalkan melalui penugasan langsung ke lapangan guna memastikan validasi data dan memaksimalkan potensi pajak yang belum tergarap secara optimal.
Pada sektor transformasi digital dan sosial, pemerintah mendorong percepatan cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari peningkatan layanan administrasi kependudukan. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jembrana juga diinstruksikan berperan aktif sebagai agen survei bantuan sosial (Bansos) untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan akuntabel. Pemerintah juga menegaskan agar seluruh tenaga outsourcing dapat segera terintegrasi ke dalam sistem manajemen kepegawaian yang lebih tertata.
Di bidang ketahanan pangan dan tata ruang, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian alih fungsi lahan demi menjaga swasembada beras serta keberlanjutan sektor pertanian. Para Camat dan Lurah diminta memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam memantau kesesuaian pemanfaatan lahan sesuai peta tata ruang wilayah.
Komitmen terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu prioritas. Pemerintah akan menerapkan penegakan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, termasuk rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Lingkungan di tingkat Banjar. Sebelum penerapan secara penuh, akan dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
Sementara itu, terkait kendala operasional dan pengembangan Rumah Sakit Umum (RSU) Negara, pemerintah telah merumuskan solusi melalui skema pembiayaan berbasis kredit dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan tidak terhambat aspek pendanaan.
Di akhir arahannya, pimpinan rapat menegaskan pentingnya kolaborasi, inovasi, disiplin, serta integritas seluruh jajaran birokrasi dalam menjalankan program prioritas tersebut. “Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan kerja bersama yang solid demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jembrana,” demikian disampaikan dalam penutup rapat.