JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat tata kelola keamanan informasi dan kesiapan menghadapi berbagai ancaman siber di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jembrana dengan menggelar Workshop sekaligus Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan Indeks Keamanan Informasi Persandian (IKASANDI) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 2–3 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, pada Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Cipta Wahyudi, Inspektur Daerah yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil Ni Wayan Koriani, Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Diskominfo Jembrana, serta tim teknis pengelolaan keamanan informasi dan persandian Diskominfo Jembrana.
Turut hadir Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfos Provinsi Bali, I Putu Sundika. Sementara itu, workshop dan asesmen menghadirkan narasumber sekaligus tim penilai teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III), yakni Mochamad Jazuly, S.S.T.TP dan Achmad Rahandrianto, S.Tr.Kom, selaku Sandiman pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah BSSN.
Dalam proses asesmen, tim penilai BSSN melakukan wawancara serta verifikasi terhadap berbagai dokumen dan bukti dukung yang telah disiapkan oleh Tim IKASANDI Diskominfo Kabupaten Jembrana. Penilaian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesiapan dan kematangan penerapan tata kelola keamanan informasi, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan fungsi persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menyampaikan bahwa keamanan informasi merupakan bagian penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diiringi dengan sistem keamanan yang kuat dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas memadai.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jembrana, kami menyambut baik dan mendukung penuh digelarnya workshop serta penilaian Indeks KAMI dan IKASANDI ini. Di era transformasi digital yang bergerak cepat, keamanan informasi dan ketahanan siber bukan lagi sekadar pilihan, melainkan prioritas utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal, transparan, serta terlindungi dari berbagai ancaman siber,” tegasnya.
Lebih lanjut, melalui kegiatan tersebut Pemkab Jembrana berkomitmen untuk terus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keamanan informasi, serta keandalan sistem persandian daerah. Hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun langkah perbaikan dan penguatan keamanan informasi secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Dengan tata kelola keamanan yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi serta data pemerintahan, sehingga dapat memberikan layanan publik yang aman, efektif, dan terpercaya kepada masyarakat.
Kegiatan workshop dan penilaian Indeks KAMI serta IKASANDI Tahun 2026 ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Jembrana dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki ketahanan dan keamanan informasi yang semakin kuat.
