JEMBRANA — Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai standar dan tepat sasaran di Kabupaten Jembrana.
Dan Di Tinjau Langsung oleh, Skeretaris Daerah Kabupaten Jembrana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan. Pelaksanaan inspeksi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Jembrana serta didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) teknis dari masing-masing perangkat daerah terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 005/1284/Bappeda/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Inspeksi SPPG.
Berdasarkan jadwal resmi pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG Kabupaten Jembrana Tahun 2026, kegiatan dibagi ke dalam lima wilayah kerja yang dilaksanakan selama dua hari, yakni Kamis (19/11/2026) dan Jumat (20/11/2026), dengan rincian sasaran sebagai berikut:
* Wilayah I (3 SPPG): Jembrana Melaya Tukadaya, Jembrana Negara Baluk, dan Jembrana Negara Baluk 2.
* Wilayah II (3 SPPG): Jembrana Negara Banjar Tengah 4, Jembrana Negara Tegalbadeng Barat, dan Jembrana Negara Pengambengan.
* Wilayah III (3 SPPG): Jembrana Jembrana Dauhwaru 1, Jembrana Jembrana Dangintukadaya, dan Jembrana Jembrana Dangintukadaya 2.
* Wilayah IV (3 SPPG): Jembrana Mendoyo Pergung, Jembrana Mendoyo Penyaringan, dan Jembrana Mendoyo Yehembang.
* Wilayah V (2 SPPG): Jembrana Pekutatan Pekutatan dan Jembrana Pekutatan Gumbrih.
* Wilayah I (3 SPPG): Jembrana Melaya Gilimanuk, Jembrana Melaya Ekasari, dan Jembrana Melaya Tuwed.
* Wilayah II (3 SPPG): Jembrana Negara Baler Bale Agung, Jembrana Negara Baler Bale Agung 2, dan Jembrana Negara Lelateng.
* Wilayah III (3 SPPG): Jembrana Jembrana Pendem 1, Jembrana Jembrana Pendem 2, dan Jembrana Jembrana Dauhwaru 2.
* Wilayah IV (3 SPPG): Jembrana Jembrana Dangintukadaya 3, Jembrana Jembrana Airkuning, dan Jembrana Jembrana Perancak.
* Wilayah V (3 SPPG): Jembrana Mendoyo Yeh Sumbul 2, Jembrana Pekutatan Medewi, dan Jembrana Pekutatan Medewi 2.
Dan juga Pemerintah Kabupaten Jembrana membagi peran teknis secara spesifik kepada 12 unsur perangkat daerah dan instansi terkait yang mendampingi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembagian tugas lintas sektor ini mencakup aspek pengawasan prosedur, standar kesehatan, kelayakan fisik bangunan,perizinan, hingga sistem pelaporan digital dengan rincian sebagai berikut:
* Pengawasan Prosedur & Koordinasi Lapangan: Inspektorat Kabupaten Jembrana mendampingi Ketua Tim memastikan pemeriksaan sesuai prosedur, sementara Koordinator/Kapok BGN Kecamatan berperan sebagai pendamping teknis sekaligus penghubung antara Tim Inspeksi Kabupaten dengan pihak BGN/SPPG di tingkat kecamatan.
* Kesehatan, Keamanan Pangan & Sertifikasi Halal: Dinas Kesehatan dan Sosial memeriksa aspek kesehatan,higiene sanitasi, keamanan pangan, SLHS, kompetensi chef, sumber air minum dan air masak, rantai dingin,sanitasi dasar, serta alur produksi makanan. Di sisi lain, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembranamemverifikasi sertifikasi halal dan pemenuhan persyaratan kehalalan pangan.
* Penyimpanan Bahan Pangan & Kemasan Distribusi: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan memeriksa ketersediaan dan kondisi chiller, freezer, gudang kering, gudang basah, serta tata kelola penyimpanan bahan pangan, sedangkan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan memeriksa label, kemasan ompreng, serta aspek perdagangan dan distribusi operasional SPPG.
* Kelayakan Fisik Bangunan, Perizinan & Lingkungan: Dinas PUPR dan Perhubungan meninjau kondisi bangunan, jenis dan luasan SPPG, tata ruang, serta kelayakan sarana prasarana fisik. Dinas PMPTSP memeriksa legalitas dokumen perizinan (termasuk PBG dan SLF), dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman memeriksa pengelolaan sampah, limbah cair, IPAL, serta kebersihan lingkungan.
* Keselamatan Kerja (K3) & Peralatan Produksi: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memeriksa peralatan produksi, kompor, APAR, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta aspek ketenagakerjaan.
* Dukungan Digital, Pengolahan Data & Evaluasi: Dinas Komunikasi dan Informatika memeriksa CCTV,jaringan internet, dokumentasi digital, serta dukungan teknis sistem informasi pelaporan. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendukung pengolahan data, pengoperasian checklist manual dan digital, rekapitulasi hasil, penghitungan skor, penyusunan matriks rekomendasi, hingga monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi.
Melalui sinergi pembagian tugas teknis yang komprehensif ini, seluruh aspek operasional SPPG di Kabupaten Jembrana dapat dievaluasi secara akurat demi menjamin kualitas layanan gizi bagi masyarakat.