Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (5/5/2026), di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menjawab berbagai isu pembangunan daerah.
Rakor dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan daerah, yakni Sekretaris Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati Jembrana, yang secara bergantian menyampaikan arahan strategis kepada seluruh peserta.
Mengawali rapat, Sekretaris Daerah Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si., menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah. Ia menyoroti rencana pemanfaatan Terminal Kaliakah sebagai loket penjualan tiket bus antarkota serta perlunya penataan dan pembersihan aset di kawasan ITDC.
Selain itu, Sekda juga menginstruksikan percepatan penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), peningkatan manajemen pelayanan di RSU Negara, serta mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk lebih aktif menjangkau masyarakat. Seluruh OPD juga diminta segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait efisiensi biaya operasional kendaraan dinas.
Sementara itu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dalam arahannya menaruh perhatian serius pada persoalan kebersihan lingkungan. Ia menegaskan pentingnya gerakan kebersihan yang dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai langkah mendasar dalam mengatasi persoalan sampah.
Bupati juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang membutuhkan penanganan serius. Sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat, ia mewacanakan penerapan sanksi sosial berupa kewajiban bergotong royong membersihkan sungai bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan.
Di sisi lain, efisiensi operasional turut menjadi perhatian. Bupati menginstruksikan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax untuk kendaraan dinas tertentu, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, menegaskan bahwa Rakor harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk menghadirkan solusi yang konkret dan terukur. Ia secara khusus menyoroti kedisiplinan pegawai, terutama tenaga kontrak di lapangan, yang akan diperketat melalui penerapan sistem absensi elektronik berbasis sidik jari (fingerprint).
Selain itu, Wakil Bupati juga mendorong perbaikan sistem retribusi daerah serta mengusulkan perubahan pola operasional angkutan bus menjadi sistem sewa guna untuk menekan beban biaya. Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan OPD wajib menyertakan alternatif solusi dalam setiap laporan permasalahan yang disampaikan.
“Setiap persoalan harus disertai solusi. Minimal ada Plan A, Plan B, dan Plan C, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap seluruh OPD dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
