JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kepala Badan, Dinas, Satuan, dan Bagian di lingkungan Pemkab Jembrana pada Selasa, 17 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana ini difokuskan untuk mengevaluasi sekaligus mematangkan berbagai program kerja strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut dihadiri oleh para asisten, kepala perangkat daerah (OPD), perwakilan BPKAD, perwakilan Muhammadiyah, serta berbagai unsur komunitas pendukung lainnya. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, terutama menjelang libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri yang berlangsung pada 19 hingga 24 Maret 2026, dengan aktivitas pemerintahan kembali normal pada 25 Maret 2026.
Sejumlah poin strategis menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini. Di antaranya, penguatan hibah dan sarana ibadah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan tempat ibadah melalui koordinasi antara asisten dan perangkat daerah terkait. Selain itu, sinergi perekonomian juga terus diperkuat melalui kolaborasi antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan melalui pertemuan rutin bersama paguyuban pasar guna memantau dinamika ekonomi lokal.
Di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, pemerintah mendorong percepatan kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana. Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tengah dikaji, termasuk kemungkinan pemberian fasilitas aset secara gratis bagi pihak yang terlibat dalam program padat karya bagi masyarakat.
Rakor ini juga menyoroti pentingnya tertib administrasi dalam pendataan aset Balai Latihan Kerja (BLK) guna menjamin transparansi pengelolaan. Di sisi lain, pemerintah turut merespons aspirasi masyarakat terkait penyesuaian plafon kredit bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penurunan plafon dari Rp45 juta menjadi Rp35 juta disebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang telah dikoordinasikan bersama OJK dan Jamkrida.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diharapkan, langkah ini mampu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana secara berkelanjutan.