Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaksanakan rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana, Rabu (1/4), bertempat di Kantor BPS Kabupaten Jembrana.
Rapat ini membahas penyelenggaraan statistik sektoral, pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), serta persiapan menghadapi Sensus Ekonomi. Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Kepala BPS Kabupaten Jembrana, kemudian dilanjutkan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa ketersediaan data yang valid dan terintegrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah. Saat ini, pengelolaan data masih memerlukan penguatan integrasi lintas sektor agar lebih akurat dan mudah dimanfaatkan.
Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana telah menginisiasi sistem pengelolaan data sejak dua tahun terakhir dengan pendampingan dari BPS. Meski demikian, proses pemutakhiran data sempat terhenti pada tahun 2025 akibat keterbatasan anggaran. Saat ini, integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali dilanjutkan, termasuk pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) kedua secara nasional dalam program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), setelah Provinsi Jawa Timur. Dalam mendukung hal tersebut, direncanakan peluncuran inovasi layanan berbasis digital bernama “Makepung” (Manajemen Kolaborasi) yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan data secara mandiri melalui perangkat seluler.
Terkait Program Desa Cantik, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengusulkan tiga desa sebagai percontohan, yaitu Desa Pengambengan, Desa Baluk, dan Desa Cupel. Untuk mendukung pengajuan ke tingkat pusat, diperlukan surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Dalam aspek evaluasi, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) menekankan pentingnya penataan administrasi yang baik. Seluruh dokumen pendukung seperti surat keputusan, laporan kegiatan, dan resume harus disusun secara sistematis guna memudahkan proses penilaian.
Sementara itu, dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi, BPS akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap keluarga yang juga sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data keluarga. BPS juga akan mendistribusikan data tingkat kesejahteraan masyarakat (Desil 1 hingga Desil 5) untuk mendukung intervensi program sosial.
Namun demikian, masih ditemukan sejumlah anomali di lapangan, seperti adanya masyarakat yang masuk kategori Desil 1 (miskin) namun memiliki aset yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, diperlukan proses verifikasi dan validasi data secara lebih ketat di tingkat daerah agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Upaya komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik.
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain pembentukan tim verifikasi data untuk memastikan akurasi data kesejahteraan, penyusunan rekomendasi penetapan Desa Cantik, penguatan sosialisasi melalui media visual seperti desain grafis dan video, serta percepatan pengumpulan dokumen pendukung untuk EPSS oleh seluruh OPD terkait.
Melalui sinergi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, diharapkan pengelolaan data daerah dapat semakin berkualitas, akurat, dan mampu mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.