Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana belum lama ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan kantor pemerintah daerah Selasa (27/10/2026) guna membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 serta evaluasi pelaksanaan APBD Perubahan. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Bupati dan didampingi oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD, serta para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam arahannya, Bupati mengungkapkan bahwa kebijakan penghematan dan pengetatan anggaran harus dilakukan karena adanya proyeksi penurunan penerimaan dana transfer dari pusat ke daerah pada APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp27 miliar lebih. Meskipun di sisi lain terdapat penambahan anggaran dari perubahan status tenaga P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, hasil perhitungan menunjukkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan hanya berkisar Rp1,9 miliar atau hampir Rp2 miliar. Oleh karena itu, pimpinan daerah meminta seluruh jajaran OPD untuk memahami kondisi keuangan yang tidak mudah ini secara terbuka.
Dalam arahannya, Bupati Jembrana menegaskan agar pimpinan OPD tidak hanya bersandar pada laporan administratif semata, melainkan harus aktif membahas dan membedah rincian program kerja secara transparan. Setiap OPD diinstruksikan untuk melakukan rasionalisasi program dengan cermat tanpa melakukan pemotongan secara sembarangan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi berkala juga ditekankan agar penyerapan anggaran dan pelaksanaan program unggulan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sektor pendidikan, serta program bantuan sosial (seperti program beras dan perlindungan sosial lainnya), dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sebagai langkah antisipasi dan penyesuaian, Bupati dan pimpinan rapat menegaskan beberapa poin penting yang wajib dilaksanakan:
* Pengendalian Realisasi Anggaran: Seluruh OPD diminta segera mengeksekusi APBD Perubahan yang telah ditetapkan secara disiplin dan memastikan tidak ada anggaran rutin atau program prioritas yang terlewat.
* Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai: Pimpinan OPD diperintahkan untuk melakukan penilaian objektif terhadap kinerja pegawai P3K maupun tenaga kontrak sebelum memperpanjang masa kerja, sehingga perpanjangan kontrak tidak dilakukan secara otomatis tanpa evaluasi yang jelas.
* Efisiensi Kendaraan Dinas dan Operasional: Mengkaji ulang penggunaan kendaraan operasional dan BBM, termasuk mempertimbangkan opsi sewa kendaraan (seperti bus atau HiAce) lengkap dengan pengemudi untuk menekan biaya perawatan dibandingkan pengadaan mandiri.
* Perlindungan Program Prioritas: Menginstruksikan agar pemotongan anggaran tidak menyasar belanja gaji pegawai rutin serta program-program prorakyat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bantuan ternak, beasiswa mahasiswa, dan sarana pendidikan.
* Antisipasi Perubahan Musim: Mengimbau instansi terkait agar sigap menghadapi transisi musim dari kemarau ke musim hujan, mulai dari penyiagaan saluran drainase, pemangkasan pohon-pohon besar yang rawan tumbang, hingga penguatan koordinasi penanganan krisis air bersih di wilayah yang membutuhkan.
* Peningkatan Inovasi OPD: Mendorong setiap OPD untuk merumuskan program inovasi berbasis analisis kebutuhan daerah demi mempercepat realisasi visi-misi pembangunan.
Selain itu, rapat ini juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk bersinergi dengan instansi vertikal seperti Kepolisian dan TNI, guna memaksimalkan efektivitas program pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah evaluasi dan rasionalisasi yang terencana ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat tetap berjalan dengan optimal.
Melalui rapat koordinasi ini, pimpinan daerah berharap seluruh jajaran OPD dapat memiliki pemahaman yang sama, transparan dalam pengelolaan anggaran, serta berkomitmen menjalankan program pembangunan secara efektif dan tepat sasaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
