JEMBRANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana, Jumat (6/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum setelah memenuhi kuorum dengan kehadiran 32 dari total 35 anggota dewan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, Direktur RSU Negara, KPU, instansi vertikal, BUMN/BUMD, para Camat, Perbekel/Lurah, serta insan pers dan media.
Adapun agenda utama rapat paripurna kali ini adalah Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I terkait Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jembrana disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar, I Made Sandra, M.SM. Dalam laporannya, ia menjelaskan adanya sejumlah penyesuaian proyeksi anggaran sebagai dampak perubahan pengalokasian transfer ke daerah. Pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1,280 triliun disesuaikan menjadi Rp1,303 triliun. Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian dari Rp1,432 triliun menjadi Rp1,340 triliun, dan pembiayaan daerah dari Rp152,58 miliar menjadi Rp37 miliar.
Selain menyampaikan penyesuaian proyeksi anggaran, Banggar DPRD Jembrana juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi alokasi belanja peralatan dan mesin agar lebih proporsional, serta kajian lebih mendalam bersama komisi teknis terkait bantuan keuangan untuk penyehatan RSU Negara. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Banggar merekomendasikan agar Raperda APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan Pansus I DPRD Kabupaten Jembrana yang dibacakan oleh Ketua Pansus I, Hasbil Ma'ani, S.Pd. Laporan tersebut memuat hasil pembahasan Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, dengan rekomendasi pencabutan terhadap lima Perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima Perda tersebut meliputi Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kabupaten Jembrana, Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Jembrana, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana, serta Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
Ketua Pansus I menjelaskan bahwa rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Sejumlah regulasi tersebut dinilai sudah tidak memiliki relevansi yang memadai, belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
Raperda tersebut juga telah melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Bali sebagaimana tertuang dalam Surat Fasilitasi Nomor B.37.100.3.2/48068/bak.2/b.hk tertanggal 12 Oktober 2026. Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap konsideran menimbang, penambahan dasar hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta penyesuaian teknik penulisan, Pansus I menyatakan Raperda tersebut telah memenuhi kelayakan untuk disetujui.
Usai penyampaian kedua laporan tersebut, pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap dua Raperda yang menjadi agenda pembahasan. Melalui persetujuan secara aklamasi, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah. Keputusan yang ditetapkan di Negara pada tanggal 6 November 2026 tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M.
Dalam sambutannya, Bupati Jembrana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama serta mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati menegaskan bahwa rampungnya seluruh tahapan pembahasan APBD bukan sekadar penyelesaian proses administrasi dan deretan angka dalam dokumen anggaran, melainkan merupakan penetapan arah pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan. Kesepakatan tersebut harus menjadi jawaban atas harapan dan kebutuhan masyarakat serta menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jembrana.
Menurutnya, berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi daerah tidak boleh memadamkan harapan maupun melemahkan semangat untuk terus membangun. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dihadapi melalui persatuan, sinergi, dan kerja nyata seluruh elemen pemerintahan.
Selain itu, Bupati juga menyambut baik tercapainya kesepakatan terhadap Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah. Menurutnya, penataan regulasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memastikan seluruh kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bupati menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, tetapi juga harus didukung oleh landasan hukum yang tertib, jelas, dan efektif. Melalui APBD, pemerintah daerah menentukan prioritas serta pembiayaan berbagai program pembangunan. Sementara melalui penataan regulasi, pelaksanaan program dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dalam kerangka hukum yang pasti.
Untuk itu, Bupati mengingatkan agar kesepakatan yang telah dicapai tidak hanya berhenti sebagai dokumen resmi di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara nyata. Setiap rupiah yang dianggarkan, serta setiap program dan kebijakan yang ditetapkan, diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat Jembrana.
Menutup sambutannya, Bupati kembali mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat sinergi, menjaga komitmen, serta bekerja bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
Rangkaian Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kabupaten Jembrana kemudian secara resmi ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh undangan serta peserta rapat atas perhatian, kehadiran, dan partisipasi dalam mengikuti seluruh rangkaian persidangan hingga selesai.
