JEMBRANA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Rapat Paripurna II Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana pada Selasa, 3 November 2026. Rapat Paripurna II tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M., dan secara resmi dinyatakan telah memenuhi kuorum sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jembrana. Agenda utama persidangan kali ini mendengarkan penyampaian tanggapan serta jawaban resmi eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda tentang Pembubaran Perumda Tribhuwana.
Rapat penting ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, para Kepala OPD, Direktur RSU Negara, Ketua KPU Jembrana, pimpinan BUMN/BUMD, para Camat, Perbekel dan Lurah, pengurus BPD, serta insan pers. Pidato serta jawaban tertulis Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M., dibacakan secara langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., yang memaparkan secara menyeluruh komitmen dan langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons masukan dari kelima fraksi di DPRD.
Dalam tanggapannya, pihak eksekutif memberikan perhatian penuh terhadap sektor perikanan dan kawasan pesisir dengan menyambut baik gagasan penataan kawasan Pengambengan sebagai pusat pasar ikan wisata bahari berbasis gotong royong, sekaligus berkomitmen mengawal aspirasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan sebesar 10 persen dari PNBP PPN Pengambengan ke Pemerintah Pusat. Menanggapi kekhawatiran terkait antrean BBM bersubsidi, pemerintah daerah menegaskan langkah cepat melalui pengawasan ketat dan koordinasi bersama Pertamina serta Pemprov Bali agar distribusi BBM tepat sasaran bagi para nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Terkait pembangunan daerah, eksekutif memastikan pemerataan infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum di berbagai wilayah seperti Loloan Timur, Ketugtug, Kelurahan Pendem, hingga Desa Yeh Sumbul tetap dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan kemampuan fiskal daerah, dengan penataan Kota Negara yang tidak mengesampingkan wilayah kecamatan lainnya. Di samping itu, penguatan sektor UMKM terus diperkuat di mana pada tahun 2026 telah difasilitasi 135 UMKM melalui pelatihan, literasi keuangan, hingga kemudahan permodalan. Pada aspek lingkungan hidup, pengolahan sampah dioptimalkan melalui mesin RDF, TPS3R, Gerakan Teba Modern/Tradisional, serta koordinasi dengan BWS Bali Penida untuk pengerukan Sungai Pangkung Lampah.
Mengakhiri agenda persidangan, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana meminta agar materi jawaban resmi eksekutif tersebut segera didalami pada tingkat komisi dan panitia kerja dewan. Rapat Paripurna II ditutup dengan penyerahan naskah dokumen tanggapan dan jawaban Bupati Jembrana secara simbolis yang diterima oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Jembrana, H. Muhammad Yunus, dan seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar serta tertib.
