Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana pada Selasa, 28 April 2026, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda krusial, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), hingga strategi pengelolaan sampah berbasis sumber melalui program Teba Modern.
Dalam pembahasan terkait pendapatan daerah, Sekda menyoroti evaluasi proporsi pembagian jasa pelayanan sebesar 30 persen. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu disesuaikan apabila terjadi penurunan proyeksi pendapatan, agar beban operasional daerah tetap dapat tertutupi tanpa menimbulkan utang.
Efisiensi operasional disebut sebagai langkah mutlak untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, termasuk mengantisipasi kebutuhan belanja pegawai seperti gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan kondisi pendapatan yang dinamis, seluruh perangkat daerah diminta untuk lebih adaptif dan fokus pada optimalisasi potensi yang ada.
Menindaklanjuti hasil sidang LKPJ, terdapat lima rekomendasi utama dari DPRD yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Fokus pertama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan sinergi antar-OPD, khususnya dalam pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, setiap OPD akan dibagi ke dalam wilayah kerja tertentu untuk menyisir potensi pajak yang belum terdata, termasuk pajak reklame dan objek lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis penerimaan daerah secara lebih terstruktur.
Di sisi lain, pengembangan dashboard PAD juga menjadi prioritas, melalui kolaborasi antara Diskominfo dan BPKPD agar data pendapatan lebih transparan, akurat, dan terintegrasi secara real-time dengan sistem pusat melalui SIPD.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi rumah sakit guna mendukung keberlanjutan operasional layanan kesehatan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengumumkan pembentukan Tim Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi (Verval) sebagai tindak lanjut regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Tim ini bertugas melakukan sinkronisasi data serta memastikan seluruh administrasi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tim Verval melibatkan lintas perangkat daerah, termasuk unsur Inspektorat, BPKPD, dan Dinas terkait, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis data.
Tak hanya fokus pada tata kelola keuangan dan administrasi, rapat tersebut juga menyoroti isu pengelolaan sampah yang menjadi perhatian penting di Bali. Kabupaten Jembrana terus mendorong masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber melalui penerapan sistem Teba Modern.
Sebagai bentuk komitmen, Bupati Jembrana telah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif menerapkan pola pengelolaan sampah mandiri di lingkungan masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban sampah ke tempat pemrosesan akhir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.