Wujudkan Jalan Provinsi yang Aman dan Nyaman, Pemprov Bali Bedah Ranperda Baru Jalan di Kabupaten Jembrana
JEMBRANA – Langkah strategis diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan infrastruktur daerah melalui gelaran Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Agenda krusial yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ini dipusatkan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana pada hari ini.
Acara penting ini dibuka secara resmi oleh perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali, yang menandai dimulainya komitmen bersama dalam menyebarluaskan regulasi daerah. Kehadiran jajaran pejabat dari Pemerintah Kabupaten Jembrana turut memperkuat jalannya acara, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jembrana, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jembrana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jembrana, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Jembrana.
Urgensi penyusunan regulasi baru ini didasari oleh pesatnya perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah yang menuntut penataan infrastruktur yang lebih komprehensif. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membangun landasan hukum yang kokoh dan berkepastian dalam mengawal proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan.
Forum ini sengaja digelar sebagai ruang partisipasi publik sekaligus media penyebarluasan informasi yang transparan. Kehadiran seluruh elemen strategis dalam sosialisasi ini diharapkan mampu menjaring masukan substantif dan saran konstruktif dari bawah, sehingga produk hukum yang dilahirkan nantinya benar-benar implementatif, responsif terhadap dinamika di lapangan, serta tetap selaras dengan koridor perundang-undangan yang lebih tinggi.
Guna membedah secara mendalam muatan materi yang dirancang, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pemaparan pertama disampaikan secara teknis oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali yang mengupas tuntas cetak biru penyelenggaraan jalan provinsi. Sementara itu, narasumber kedua dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengulas draf aturan tersebut dari perspektif tata hukum, aspek legalitas formal, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Sepanjang jalannya acara, diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Keberhasilan implementasi aturan ini diyakini tidak hanya bertumpu pada kualitas draf yang disusun, melainkan dari kuatnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, hingga lapisan masyarakat Jembrana demi mewujudkan aksesibilitas jalan provinsi yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.